• LPM

    LPM

LPM

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. LPM merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Menurut Perda Kota Badung No. 02 Thn. 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.

  • Tugas dan Fungsi LPM


Tugas LPM

  1. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah;
  2. menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
  3. memantau pelaksanaan pembangunan;
  4. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat.


Fungsi LPM

  1. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan;
  2. Sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.


  • Kepengurusan LPM

Kepengurusan LPM berasal dari masyarakat.
Untuk dapat menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
  2. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di Desa tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
  3. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  4. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  5. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
  6. sehat jasmani dan rohani;
  7. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
  8. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat.


  • Susunan Organisasi LPM

Susunan Organisasi LPM terdiri dari:

  1. ketua;
  2. wakil ketua;
  3. sekretaris;
  4. bendahara; dan
  5. seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan.


Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

  1. seksi Agama;
  2. seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. seksi Pembangunan dan Lingkungan hidup;
  4. seksi Pemberdayaan Ekonomi, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
  5. seksi Kesejahteraan Sosial.


Pengurus LPM tidak boleh rangkap jabatan dengan:

  1. lurah setempat dan perangkatnya;
  2. ketua LKK lainnya;


Pengurus LPM bertanggung jawab kepada musyawarah warga. Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pengurus LPM diatur dalam Peraturan Walikota.